Taliwang,harianntb.online,- Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar), Mohammad Hatta, menegaskan pentingnya menempatkan pembahasan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam koridor resmi berbasis data valid. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah terjadinya bias persepsi di tengah masyarakat.
Menurutnya, SiLPA merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus keuangan daerah yang bersumber dari berbagai elemen, mulai dari pelampauan pendapatan asli daerah (PAD), penghematan belanja, hingga sisa dana akibat target kinerja yang telah tercapai, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 PP Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam tinjauannya, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa meski SiLPA muncul di berbagai dokumen pemerintah, publik perlu memahami kedalaman informasi di setiap tahapannya. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, angka SiLPA disajikan secara global sebagai potret umum kinerja keuangan. Namun, pengujian secara mendalam terkait kewajaran dan kepatuhan standar akuntansi baru benar-benar dilakukan melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
” Proses ini memastikan bahwa setiap rupiah dikelola secara transparan tanpa penyimpangan, sebelum akhirnya dibedah secara teknis dan politis dalam forum tertinggi, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,” ungkapnya.
Menilik postur anggaran tahun 2025, performa fiskal Sumbawa Barat menunjukkan capaian yang sangat impresif. Realisasi pendapatan daerah melonjak hingga Rp2,881 triliun dari target awal sebesar Rp1,915 triliun, alias melampaui target lebih dari 150%. Di sisi lain, serapan belanja daerah juga menunjukkan tren positif dengan angka mencapai 92,09% atau setara Rp2,059 triliun.
Mohammad Hatta memberikan apresiasi tinggi atas prestasi ini, yang menurutnya mencerminkan potensi ekonomi daerah yang dikelola secara maksimal.
” Terkait angka SiLPA tahun 2025 yang menyentuh Rp1,14 triliun ini masyarakat kita harapkan melihatnya secara proporsional. Besarnya angka tersebut harus dibedah secara objektif, apakah lahir dari efisiensi belanja atau murni karena lonjakan pendapatan yang melampaui estimasi,” imbuhnya.
Baginya, SiLPA bukan sekadar soal besar atau kecilnya angka, melainkan bahan evaluasi untuk menyempurnakan perencanaan di masa depan. Ia berkomitmen penuh untuk memastikan pembahasan SiLPA berjalan transparan dan berorientasi pada manfaat maksimal bagi masyarakat, selaras dengan semangat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas fiskal yang sehat dan akuntabel. Tan