Taliwang,harianntb.online,- DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati Sumbawa Barat terkait Nota Keuangan dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Selasa, 16/9. Sejumlah Fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) misalnya, menyoroti rendahnya proyeksi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, terjadi penurunan dibandingkan pendapatan pada APBD Perubahan T.A 2025.
” Terjadi penurunan pendapatan dibandingkan APBD-P 2025 sehingga kita berharap pada Pemda KSB untuk mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan kembali pendapatan daerah ini,” ujar Ketua F-PG, Drs. HM Thamzil dalam pandangan umumnya.
Peningkatan ini kata H Thamzil dapat dilakukan dengan salah satunya mendorong PT.AMNT untuk mengoptimalisasi smelter dan Kawasan Industri serta mendukung upaya pemerintah pusat untuk dapat memberikan relaksasi ekspor secara terbatas dalam rangka mempertahankan fiskal daerah.
” Kita juga mendorong agar pemerintah daerah dapat menginvestasikan permodalan pada program-program yang dapat menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang,” imbuhnya.
F-PG juga menyoroti soal sumber pembiayaan daerah yang bersumber dari proyeksi Silpa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).
” Silpa itu cukup besar sehingga perlu diperjelas asal usulnya, apakah bersumber dari kegiatan proyek yang tidak berjalan, perencanaan yang tidak maksimal atau adanya efesiensi anggaran atau paktor lainnya?” tandas H Thamzil mempertanyakan.
APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 mengusung tema ‘Memperkokoh Kedaulatan Pangan dan Energi, Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’. Menurut F-PG, tema ini sangat relevan dengan agenda nasional maupun tantangan lokal. Tema ini sangat diperlukan dengan kondisi Kabupaten Sumbawa Barat yang masih tergantung dengan pangan tertentu dari luar daerah. Tantangan dalam energi listrik dan bahan bakar. Kesenjangan produktivitas sektor ekonomi serta kebutuhan inklusifitas agar pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati segelintir orang. Tan
