MATARAM, harianntb.online,—Mimbar Bebas 100 Hari Pemerintahan Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang diinisiasi Pojok NTB dan Mi6, berlangsung penuh warna. Mimbar Bebas tersebut menjadi panggung suara hati publik. Ada harapan, ada sorotan, dan ada pula kekhawatiran. Semua disampaikan dengan semangat demokrasi, demi perbaikan di masa depan.
Berlangsung di Tuwa Kawa Coffee Roastery, Ahad, 1 Juni 2025 malam, Mimbar Bebas ini dihadiri beragam elemen. Mulai dari anggota parlemen, pimpinan lembaga pemerintahan, pimpinan organisasi, budayawan, aktivis, tokoh muda, dan para pegiat sosial. Mimbar Bebas dipandu Abdul Majid dan Ridha Andi Patiroi.
Eksekutif Daerah WALHI NTB, Amri Nuryadin, mengingatkan Iqbal-Dinda tentang banyaknya kasus penambang ilegal dan masih maraknya deforestasi hutan di NTB. Akibatnya, BNPB terus menerus mengingatkan NTB akan potensi bencana.
“Sikap politik Iqbal-Dinda yang ditunggu masyarakat saat ini,” ujar Amri mengingatkan.
Dia menegaskan agar pemerintah Iqbal-Dinda mampu untuk memulihkan kondisi NTB. Dalam kacamata nasional, Amri mengungkapkan, akan ada 315.443 hektare lahan diorientasikan sebagai lahan pangan dan energi. Semua itu menunggu sikap konkret Pemprov NTB. Menurut Amri, ratusan ribu hektare lahan tersebut menjadi hal-hal pokok yang mesti segera disikapi Iqbal-Dinda.
“Kemudian soal bencana alam. Apakah sulit Gubernur menyatakan ada difersivikasi terhadap jagung yang ditanam. Hampir 20 persen dari luasan daratan kita isinya jagung. Berani tidak Gubernur mengatakan akan melakukan pembatasan?” tandasnya.
Pada saat yang sama, Amri juga mengungkapkan, lahan NTB sudah hampir hancur. Belum lagi ada 355 izin usaha pertambangan pada lahan seluas 219 ribu hektare.
“Kita tidak menuntut implementasi dalam 100 hari kerja ini. Tapi kita ingin sikap jelas Gubernur terhadap situasi dan kondisi yang ada. Sikap politik itu yang kita tuntut,” bebernya. Tan