DPRD KSB Soroti Ketergantungan Dana Pusat Meski Pendapatan 2025 Tembus Rp2,8 Triliun

Taliwang,harianntb.online,- DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer pemerintah pusat, meski realisasi pendapatan 2025 melonjak signifikan. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna hasil pembahasan Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025, Jumat (27/3/2026).

Pansus LKPJ Bupati KSB mencatat realisasi pendapatan 2025 mencapai Rp2,881 triliun atau 150,47 persen dari target Rp1,915 triliun. Namun lonjakan itu masih didominasi transfer pusat yang realisasinya tembus 160,90 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski naik 144,15 persen, nominalnya hanya Rp231,5 miliar.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, Norvie Aperiansyani, mengapresiasi capaian pendapatan tapi mengingatkan sumbernya tak pasti. Pansus juga menemukan sejumlah pajak daerah tak terealisasi sama sekali tahun lalu, mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, hingga penerangan jalan. Untuk belanja daerah 2025, realisasinya Rp2,059 triliun atau 92,09 persen dari target Rp2,236 triliun, naik dari 84,26 persen tahun sebelumnya. Pembiayaan daerah terealisasi 100 persen tanpa kendala. Meski trennya positif, Pansus menegaskan perlu penguatan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan perencanaan dan penganggaran.

Selain keuangan, Pansus LKPJ Bupati turut mengkritisi pelaksanaan program Pemkab KSB 2025. Di sektor pendidikan, layanan belum merata termasuk pemanfaatan bus sekolah. Bidang kesehatan, umur harapan hidup masih di bawah standar nasional. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan juga meningkat. Penanganan sampah baru 50,08 persen dari target minimal 60 persen. Infrastruktur pariwisata dinilai belum memadai, sementara kualitas angkatan kerja dan peluang kerja masih minim.

Pansus meminta seluruh catatan ini jadi bahan evaluasi pemerintah untuk perbaikan kinerja ke depan.

“Secara umum kami mengapresiasi capaian peningkatan pendapatan daerah tahun lalu. Namun perlu terus diperhatikan soal sumbernya. Jangan terus mengandalkan dana pusat karena sifatnya tidak pasti,” cetus Ketua Pansus LKPJ Bupati KSB, Norvie Aperiansyani. Tan