Kursi yang Membelah Samawa

Di tanah Samawa, tempat nilai tau samawa yaitu kesetaraan, persaudaraan, dan tepo seliro tumbuh, kita seperti sedang menonton sebuah pementasan absurd. Ada pergeseran yang makin telanjang. Ruang ruang sosial kita yang dulu hangat, akrab, penuh aroma kopi dan percakapan tulus, kini perlahan disulap menjadi panggung kekuasaan yang kaku.

Lihatlah hajatan masyarakat, peringatan adat, atau bahkan syukuran doa bersama. Kursi kursi itu kini tak lagi sekadar tempat duduk, mereka dipagari, diberi sekat, dan dikapling berdasarkan jabatan.

Pejabat duduk di depan, di atas panggung kehormatan, membelakangi warga yang ironisnya justru empunya acara. Rakyat yang mengundang, rakyat yang menyiapkan segalanya, kini teralienasi. Mereka berubah menjadi penonton, bahkan figuran, di rumah mereka sendiri.

Sandiwara di Ruang Tamu Rakyat

Ini bukan sekadar soal tata letak perabotan. Ini soal cara kita memandang sesama. Jabatan, yang semestinya terbatas di balik meja kantor, kini dibawa masuk ke ruang tamu masyarakat. Saat itulah, yang dipertontonkan bukan lagi kerukunan, melainkan hierarki yang dingin. Seolah olah martabat seseorang kini ditentukan oleh jabatan yang disandang, bukan oleh kemanusiaan yang melekat sejak lahir. Padahal, jabatan itu fana, sedangkan persaudaraan adalah napas orang Samawa.

Yang paling menyedihkan adalah protokoler yang dijadikan perisai. MC berbicara seolah sedang memandu sidang kenegaraan, merapal gelar panjang dengan nada formalitas yang kaku, sementara masyarakat cukup dipanggil dengan sebutan generik yaitu hadirin sekalian.

Sesi foto pun menjelma menjadi ritual eksklusif. Sang pejabat didaulat ke tengah, berkali kali dipotret, sementara warga yang sejak pagi bersimbah keringat hanya berdiri mematung di kejauhan, menunggu giliran yang seringkali tidak pernah tiba.

Ketika Protokoler Menggantikan Kerukunan

Kita harus berani jujur, ini bukan budaya kita. Ini adalah budaya penjilatan yang dipelihara terlalu lama, hingga kita lupa bagaimana caranya bersikap wajar. Budaya yang membuat sebagian orang merasa lebih tinggi hanya karena kebetulan sedang memegang stempel jabatan. Budaya yang menempatkan rakyat sebagai pelengkap dekorasi yaitu hadir, tapi tak terasa keberadaannya. Dan yang paling mengerikan, ini dianggap normal.

Generasi muda kita tumbuh dengan ilusi bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih berharga daripada kesejajaran.
Yang lebih ironis, banyak pejabat yang menikmati kasta ini tanpa rasa risih sedikit pun. Mereka duduk di kursi khusus, dilayani, lalu pulang dengan keyakinan bahwa itu adalah hak prerogatif jabatan mereka. Padahal, itu bukan penghormatan. Itu hanya kepatuhan sosial yang dipaksakan.

Mereka datang ke acara masyarakat, lalu pulang membawa kesan bahwa penghormatan tersebut adalah hak jabatan, padahal penghormatan sejati tidak lahir dari sekat kekuasaan.

Pulang ke Rumah Persaudaraan

Jika kita biarkan, kita sedang menggali kubur bagi nilai tau samawa. Kita sedang mengajarkan anak cucu kita bahwa manusia terbagi dua yaitu yang duduk di kursi depan dan yang berdiri di belakang. Kita sedang menukar budaya kekerabatan yang hangat dengan kasta birokrasi yang dingin.

Sudah waktunya koreksi. Acara kemasyarakatan harus dikembalikan ke hakikatnya yaitu ruang pertemuan yang setara. Pejabat boleh dihormati, tapi tidak perlu dipertuhankan. Kursi khusus? Buang saja. MC tidak perlu menjadi petugas protokoler negara di tengah hajatan warga.

Seorang pemimpin yang paham budaya Samawa tidak butuh panggung untuk terlihat mulia. Kehormatan tidak datang dari kursi paling depan, melainkan dari kerendahan hati untuk duduk bersila di atas tikar yang sama dengan rakyatnya. Jabatan datang dan pergi setiap lima tahun, setiap mutasi, setiap pergantian kekuasaan. Tapi martabat masyarakat dan nilai tau samawa adalah kekekalan.

Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan kursi kursi protokoler itu merampas kehangatan persaudaraan yang selama ini menjaga kita tetap menjadi manusia?

Ditulis oleh : Beny Tanaya Darwis