Taliwang, harianntb.online,- DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memutus teka-teki terkait keterlibatan kadernya dalam skandal dugaan ijazah palsu.
Partai menegaskan posisi “cuci tangan” dengan menyerahkan sepenuhnya nasib oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berinisial R kepada penyidik Polres Sumbawa Barat.
Tanpa kompromi, DPD PDIP NTB memastikan tidak akan melakukan intervensi politik apa pun demi melindungi kader yang diduga mencoreng integritas lembaga legislatif tersebut.
Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi, menyatakan bahwa partai saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan DPC PDIP KSB untuk membedah fakta-fakta lapangan. Meski mengedepankan asas praduga tak bersalah, partai memiliki mekanisme internal yang kaku terhadap setiap pelanggaran etik maupun hukum.
Menurutnya, jika penyidikan kepolisian berhasil membuktikan adanya praktik lancung administratif, partai dipastikan akan menjatuhkan sanksi berat sesuai aturan organisasi yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai upaya proteksi citra partai dari tindakan personal kadernya.
” Kita menghormati proses yang berjalan di Sumbawa Barat. Partai memiliki mekanisme untuk memproses pelanggaran dan kami tidak akan mengambil langkah gegabah sebelum ada putusan atau keterangan resmi dari kepolisian,”ungkap Hakam.
Selain ancaman pidana yang menanti di kepolisian, R kini berada di ujung tanduk kehilangan kursi di parlemen melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum dalam membongkar keabsahan dokumen yang digunakan R saat kontestasi politik lalu, sementara PDIP bersiap mengambil tindakan tegas berdasarkan hasil investigasi resmi. HNTB/12