Taliwang,harianntb.online — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat makin serius mendorong program wajib belajar 1 tahun pra sekolah. Sosialisasi dan advokasi terus digencarkan ke seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di KSB. Langkah ini diambil untuk memperkuat komitmen daerah dalam menjamin hak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini yang menyenangkan, inklusif, dan bermakna.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, Agus,S.Pd., M.M mengatakan, pemahaman seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program nasional ini. Ia menegaskan kebijakan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah adalah bentuk keberpihakan negara untuk memastikan anak usia 5 hingga 6 tahun mendapat layanan pendidikan minimal satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar.
“Program ini bukan beban, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak anak. Kita ingin memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan sejak dini sebagai bekal masa depan mereka,” tegas Agus, Jumat, 24/4/2026.
Menurutnya, masih banyak anggapan bahwa PAUD hanya tempat bermain. Padahal, pendidikan prasekolah adalah fondasi penting dalam membentuk kesiapan anak, baik secara emosional, sosial, maupun akademik.
“Pada masa usia emas, perkembangan anak berlangsung sangat pesat sehingga perlu didukung dengan layanan pendidikan yang tepat dan berkualitas sejak dini. Jika terlewat, dampaknya bisa sampai dewasa,” jelasnya.
Meski angka partisipasi PAUD di Sumbawa Barat sudah berada di rata-rata nasional, Agus menilai capaian itu belum optimal. Data Dikbud KSB mencatat saat ini terdapat 6.301 anak yang terlayani di 170 satuan PAUD. Namun jumlah itu baru ditopang 284 tenaga pendidik, yang dinilai belum ideal untuk melayani seluruh anak usia pra sekolah di KSB.
“Tantangan kita hari ini adalah keterbatasan tenaga pendidik serta linearitas kompetensi guru PAUD yang masih perlu ditingkatkan. Ada guru yang latar belakangnya belum sesuai, sehingga kualitas pembelajaran perlu terus kita dorong,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan itu, Agus menyebut pemerintah daerah tidak tinggal diam. Beberapa upaya terus dilakukan, mulai dari memperluas akses layanan PAUD di desa-desa, pelatihan berjenjang bagi guru, hingga peningkatan sarana prasarana belajar.
Ia juga mengajak orang tua dan masyarakat terlibat aktif memastikan anak-anak masuk PAUD minimal satu tahun sebelum SD.
“Pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ini kerja bersama. Kalau kita mau KSB punya generasi unggul, mulainya dari PAUD,” pungkasnya. Tan