Taliwang,harianntb.online,- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai memperluas jangkauan pelayanan pemadam kebakaran dengan menargetkan pembangunan pos sektor di setiap kecamatan. Langkah ini diarahkan untuk memangkas waktu tempuh petugas menuju lokasi kejadian sekaligus memperkuat penanganan kebakaran dan keadaan darurat.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) KSB, Abdul Rajak, mengatakan penyediaan pos sektor di seluruh kecamatan telah diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Keberadaan pos di wilayah yang lebih dekat dengan lokasi kejadian diharapkan membuat petugas lebih cepat memberikan pertolongan.
“Jadi memang di Perbup kita, di setiap kecamatan akan ada pos pemadam untuk mempercepat response time kita,” kata Rajak saat dikonfirmasi, Senin,7/9/2026.
Pengembangan jaringan pos pemadam dilakukan secara bertahap melalui penganggaran daerah. Pos sektor di Kecamatan Poto Tano masuk dalam APBD Perubahan 2026, sedangkan pembangunan pos di Kecamatan Brang Rea telah lebih dulu dianggarkan melalui APBD murni.
Rajak menyebut, saat ini pos sektor pemadam telah tersedia di Kecamatan Jereweh dan Seteluk. Dengan tambahan dua pos yang masuk dalam penganggaran, jumlah pos yang ada dan direncanakan tersebut mencapai empat unit.
Penambahan pos menjadi bagian dari upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan petugas. Saat ini, waktu respons Damkarmat KSB tercatat sekitar 15 menit.
“Response time kita sudah di angka 15 menit. Ini yang kita pertahankan dan akan kita tingkatkan,” ujarnya.
Wilayah Sekongkang menjadi sasaran pengembangan berikutnya. Usulan pembangunan pos di kecamatan itu mengemuka setelah adanya masukan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III. Jarak wilayah yang cukup jauh menjadi salah satu pertimbangan perlunya pos pemadam tersendiri.
Damkarmat KSB telah mengusulkan anggaran pembangunan pos sektor Sekongkang untuk 2027. Realisasinya masih bergantung pada persetujuan anggaran.
“Untuk tahun 2027, kita sudah anggarkan untuk wilayah Sekongkang. Semoga bisa disetujui,” kata Rajak.
Selama ini, penanganan kebakaran di wilayah Maluk dan Sekongkang masih mendapat bantuan armada pemadam dari AMMAN. Menurut Rajak, dukungan perusahaan membantu pelayanan di wilayah itu, tetapi pemerintah daerah tetap perlu memperkuat kapasitas penanganan kebakaran secara mandiri.
Karena itu, pembangunan pos sektor juga perlu diikuti penyediaan armada dan perlengkapan pendukung. Rajak mengakui, belum semua pos yang tersedia dapat dilengkapi kendaraan pemadam. Pengadaan armada pun belum dapat dilakukan bersamaan dengan pembangunan pos karena harus melalui tahapan penganggaran tersendiri.
“Tapi kita tetap ajukan untuk setiap pos harus ada armadanya. Kita ajukan bertahap setelah posnya ada. Kalau setiap kecamatan ada, kita dapat meningkatkan pelayanan dan operasi tanggap darurat dengan lebih maksimal,” tutup Rajak. Tan

