Taliwang,harianntb online,- Penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat belum mengakhiri pekerjaan pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, prevalensi stunting tercatat 6,58 persen, turun dari 7,3 persen pada Desember 2025. Namun, dari 9.915 balita yang didata, sebanyak 652 anak masih masuk kategori stunting.
Angka itu menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 di Aula Graha Praja Lantai 3, Kantor Sekretariat Daerah KSB, Kamis (15/10). Pemerintah daerah menekankan perlunya intervensi yang lebih terarah, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., mengatakan data 652 balita tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Penurunan angka stunting, menurutnya, perlu terus diupayakan melalui tindakan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya.
“Dari 652 ini, ini yang akan menjadi bahan pembicaraan atau bahan pertimbangan kita, kita akan apakan agar yang 652 ini bisa kita tekan dan bisa kita turunkan atau kita keluarkan dari kategori angka stunting,” ujarnya.
Selain menangani balita yang telah masuk kategori stunting, Hanipah mengingatkan pentingnya pencegahan sejak masa kehamilan. Pemenuhan gizi ibu dan anak selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi salah satu perhatian utama untuk mendukung pertumbuhan anak.
“Mari kita memperkuat intervensi kita sejak dini. Mencegah stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Karena kalau kita tidak memperhatikan dari masa kehamilan ini yakni 1000 hari kehidupan, tentu anak ini nanti akan menjadi terkategori anak stunting,” katanya.
Hanipah menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi keluarga, ketersediaan pangan bergizi, kualitas hunian, air bersih, dan sanitasi membutuhkan dukungan lintas sektor.
Dinas Sosial berperan memberikan perlindungan dan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting. Dinas Ketahanan Pangan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi sasaran.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang sehat melalui kelayakan hunian, ketersediaan air bersih, dan sanitasi.
Di sektor kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu didorong memperkuat pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita. Edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif juga menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi forum evaluasi capaian indikator percepatan pencegahan dan penurunan stunting di KSB. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program agar intervensi yang dijalankan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
Kegiatan ini diikuti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, perwakilan puskesmas, serta PT AMMAN selaku mitra. Turut hadir kepala perangkat daerah terkait, mulai dari DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, hingga Dinas Ketahanan Pangan.
Hadir pula Ketua TP-PKK sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov., serta seluruh camat dan lurah se-Kabupaten Sumbawa Barat. Tan
About The Author
