Taliwang, harianntb.online – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membawa sejumlah kebutuhan konkret masyarakat ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Usulan tersebut terangkum dalam laporan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD 2026 yang menjadi salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar mengatakan, Pokir DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan mencerminkan kebutuhan yang ditemukan langsung di lapangan.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi arah dan masukan strategis agar pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Kaharuddin, Jumat,10/4/2026.
DPRD meminta pemerintah daerah mengawal usulan tersebut melalui perencanaan hingga penganggaran. Kaharuddin menilai koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Sejumlah persoalan infrastruktur menjadi bagian penting dalam Pokir DPRD. Dewan mengusulkan pembangunan dinding penahan tanah pada titik rawan longsor serta pengerukan sedimentasi sungai untuk mengurangi risiko gangguan lingkungan dan bencana.
Kebutuhan jalan dan penerangan jalan umum juga mendapat perhatian. DPRD mendorong peningkatan akses menuju sejumlah destinasi wisata sekaligus perbaikan jalan penghubung antarkawasan, khususnya di Kecamatan Brang Ene, Seteluk, dan Sekongkang.
Sektor pertanian turut masuk dalam daftar prioritas. DPRD mengusulkan dukungan terhadap kebutuhan irigasi, pembangunan sumur bor, hingga jalan usaha tani untuk membantu masyarakat meningkatkan aktivitas produksi.
Pada sektor sosial dan ekonomi, DPRD menyoroti kebutuhan rumah layak huni serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterbatasan pasokan LPG dan kebutuhan fasilitas olahraga untuk pemuda juga masuk dalam aspirasi yang disampaikan.
“Kita juga menerima aspirasi terkait sektor kesehatan dan pendidikan, terutama penanganan penyakit menular serta dukungan biaya pendidikan,” kata Kaharuddin.
DPRD juga menempatkan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari prioritas. Perhatian tersebut terutama diarahkan kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang agar memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan.
Kaharuddin berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan tersebut secara terukur melalui penyelarasan program dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, Pokir DPRD bukan sekadar daftar usulan, tetapi menjadi masukan dalam menentukan prioritas pembangunan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, proses selanjutnya perlu memastikan usulan yang masuk dalam perencanaan memiliki program, indikator, serta dukungan anggaran yang jelas. Tan
About The Author
