Taliwang, harianntb.online – Ketergantungan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap dana transfer pemerintah pusat kembali menjadi sorotan DPRD. Tujuh fraksi di DPRD KSB sama-sama meminta pemerintah daerah mulai memperkuat sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki daerah.
Sorotan itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2026, Selasa (16/9/2025).
Fraksi PDIP menilai struktur pendapatan dalam RAPBD 2026 masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,511 triliun lebih, sekitar Rp1,178 triliun diproyeksikan berasal dari transfer pemerintah pusat maupun antar daerah.
“Dari Rp1,511 triliun lebih target pendapatan daerah di RAPBD 2026, proyeksinya sebesar Rp1,178 triliun sumbernya dari dana transfer pusat maupun antar daerah. Ini angkanya bagi kami masih sangat tinggi sekali,” kata juru bicara Fraksi PDIP Ratnawati saat membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengingatkan pemerintah daerah terhadap risiko ketergantungan tersebut. Dengan porsi pendapatan transfer mencapai sekitar 78 persen, perubahan kondisi fiskal pemerintah pusat dapat ikut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
“Jadi pemerintah harus bisa keluar dari zona ketergantungan transfer pusat itu,” kata juru bicara FPAN Iwan Irawan.
Pandangan serupa muncul dari fraksi-fraksi lainnya. DPRD mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan transfer, tetapi mulai memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan PAD, menurut fraksi-fraksi DPRD, perlu berjalan bersama upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Fraksi PPKB bahkan meminta pemerintah mulai menyiapkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan pendapatan di luar sektor pertambangan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor tambang. Sekarang kita harus mulai menyiapkan pertanian dan pariwisata dalam meningkatkan PAD,” kata juru bicara Fraksi PPKB Andi Laweng.
Selain mendorong pengembangan sektor baru, fraksi-fraksi DPRD KSB meminta pemerintah melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu diidentifikasi dan dikembangkan secara lebih serius.
DPRD juga menyoroti tata kelola keuangan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu diperkuat, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Pengelolaan aset daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta melakukan inventarisasi secara menyeluruh dan mengoptimalkan aset yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Dengan sejumlah catatan tersebut, DPRD KSB meminta pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi mulai membangun struktur pendapatan yang lebih beragam sehingga kemampuan fiskal daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Tan
About The Author
